Golkar Ingatkan Kadernya

KUPANG, PK -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Propinsi NTT, mengingatkan jajaran pengurus dan kadernya, termasuk yang duduk di lembaga legislatif agar tetap mendukung Paket Tulus (Ibrahiam A Medah- Paulus Moa) sebagai calon Gubernur-Wakil Gubernur NTT dari Golkar. Khusus kader Golkar di legislatif, jika tidak mendukung Paket Tulus, maka disarankan untuk mengambil cuti.
Tentang adanya peringatan ini dibenarkan Sekretaris dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Propinsi NTT, Drs. Cirylus Bau Engo dan Gustaf Jacob, S.H, saat dikonfirmasi terpisah, Senin (12/5/2008).
"Bukan dipecat tetapi disarankan untuk minta cuti. Alasannya karena ada kader Golkar yang punya suami atau istri atau keluarga lainnya yang menjadi tim sukses paket lain. Maksudnya agar mereka tidak bimbang dalam bersikap dan tidak menganggu kinerja kader Golkar lainnya," kata Bau Engo saat ditemui di Sekretariat DPD Partai Golkar NTT, Senin (12/5/2008).
"Di organisasi mana saja bila ada yang menyimpang, maka akan ditindak sesuai dengan aturan organisasi. Di Golkar menggunakan PO (petunjuk organisasi, Red) 01 tentang disiplin, sanksi dan pembelaaan diri anggota. Mekanisme itu sudah diatur. Dan itu normatif sekali," katanya.
Cirylus mengatakan, pada tanggal 5 Mei 2008 lalu, DPD Golkar NTT mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada jajaran pengurus dan pimpinan Fraksi Golkar di Dewan untuk mengamankan keputusan partai tentang paket dan mendukung keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi NTT.
"Surat edaran itu mau menegakkan disiplin partai. Semua kader Golkar harus tetap komit mendukung Paket Tulus. Kalau ada yang tidak bekerja untuk Tulus, ada tim pemenangan pemilu yang menilai. Mereka yang rapat dan lapor kepada pengurus harian. Jadi, semua kader akan dinilai, termasuk saya sendiri," ujar Cirylus. Namun dia enggan menyebut siapa-siapa saja kader Golkar yang tidak bekerja untuk Paket Tulus. 
Gustaf Jacob mengatakan, Golkar sadar bahwa dengan pemilihan langsung kepala daerah, ada kader Golkar yang mendukung anggota keluarganya yang menjadi calon kepala daerah. Khawatir mereka ragu maka disarankan kader tersebut untuk cuti.
"Jadi ini kebijakan secara umum. Daripada dia ragu dan canggung karena taru kaki dimana-mana, maka kami sarankan untuk memilih kepentingan partai atau kepentingan keluarga. Golkar beri keleluasaan kepada kadernya, silahkan kampanye untuk keluarganya," kata Gustaf saat dihubungi via telepon, Senin malam.
Gustaf juga enggan membeberkan siapa kader Golkar yang dicurigai tidak mendukung Paket Tulus. "Sejauh ini belum ada kasus. Kalau ada juga kasusistis," ujarnya.
Apakah ada implikasi ke depannya jika kader Golkar tidak mendukung Tulus? "Golkar hanya memberi keleluasaan kepada kadernya untuk memilih," ujarnya diplomatis.
Ketua DPRD NTT, Drs. Mell Adoe yang adalah kader Golkar, ketika dikonfirmasi via telepon, mengatakan, "Itu hanya isu yang sengaja dilemparkan kelompok tertentu untuk merusakkan Golkar dan Paket Tulus khususnya. Golkar itu partai besar dan punya mekanisme yang sudah baku. Informasi dari mana itu, itu hanya isu yang tidak benar dan bermaksud menghancurkan Golkar. Saya tidak percaya."
Apakah mendukung Paket Tulus? "Saya tahu apa yang saya perbuat untuk Partai Golkar," jawab Mell yang mengaku sedang berada di Jakarta.
Wakil Ketua DPD Partai Golkar NTT, Sam Haning membenarkan bahwa pimpinan Golkar NTT telah mengambil keputusan untuk memberikan peringatan kepada kader dan pengurusnya yang dinilai tidak mendukung Paket Tulus. Menurutnya, persoalannya terletak pada loyalitas kader dan pengurus pada keputusan partai.
"Jadi pada prinsipnya putusan partai itu jelas dan sebagai kader dan pengurus harus amankan keputusan itu. Kalau tidak, kami akan mengambil langkah-langkah konkret seperti memberikan sanksi berupa teguran dua kali. Kalau hal itu tidak ditaati maka disusul dengan surat pemecatan," ujar Sam Haning, semalam.
Menurut Sam Haning, keputusan itu diambil dalam rapat pimpinan harian DPD Partai Golkar, Kamis, minggu lalu.
Ia membantah dirinya termasuk kader dan pengurus yang mendapat peringatan itu. Dia menegaskan siap mengamankan keputusan Partai Golkar termasuk mendukung Paket Tulus. (aca/dar)

Panwas Pilgub NTT di Sumtim Terbentuk

WAINGAPU, PK -- Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Panwas Pilgub) Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kabupaten Sumba Timur (Sumtim), Senin (12/5/2008) terbentuk. Ini ditandai pelantikan 225 anggota Panwas Pilgub NTT oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Waingapu, I Gusti Ngurah Astawa, S.H.
Acara pelantikan di ruang Sidang Utama DPRD Sumtim disaksikan oleh pimpinan dan anggota Dewan serta dihadiri oleh pejabat dinas/ instansi di lingkungan Pemkab Sumtim. 
Anggota Panwas yang dilantik terdiri dari tiga anggota Panwas Pilgub tingkat kabupaten, 66 anggota Panwas Pilgub tingkat kecamatan dan 156 panwas lapangan tingkat desa/kelurahan. Setelah pengambilan sumpah, anggota Panwas langsung mengikuti pembekalan yang diberikan oleh anggota Panwas Pilgup NTT.
Ditemui usai pelantikan, anggota Panwas Pilgub tingkat kabupaten, Leo Kote, S.H, mengatakan, setelah dilantik, anggota Panwas sudah mulai melaksanakan tugas termasuk penertiban atribut para calon.
"Kita masih tunggu kejelasan dari propinsi. Jika masa kampanye para calon ditunda, mulai besok (hari ini, Selasa 13/5/2008, Red) kita akan melakukan penertiban terhadap atribut para calon. Tetapi jika masa kampanye sesuai jadwal dimulai tanggal 13 Mei, atribut yang ada tidak perlu kita turunkan lagi. Kita akan tunggu masa tenang baru ada aksi lagi," kata Leo.
Sementara atribut para calon yang selama ini beredar dimasyarakat dan dipasang di tempat-tempat umum berangsur-angsur mulai berkurang. Atribut para calon hanya terlihat di sekretariat partai pengusung masing-masing calon.
Informasi yang diperoleh dari Sekretariat KPU Sumtim diketahui bahwa bahwa jumlah pemilih tetap di kabupaten Sumtim untuk Pilgub sebanyak 127.000 jiwa. Terjadi penambahan sebanyak 8.491 peserta dari jumlah pemilih yang ada dalam DP4 (Daftar penduduk potensi Pilkada). Dengan jumlah tersebut maka jumlah TPS dalam Pilgub di Sumtim sebanyak 356 TPS dengan jumlah peserta pemilih maksimal 600 orang/ TPS.
"Dengan jumlah pemilih setiap TPS naik menjadi 600 orang maka jumlah TPS menurun dari sebelumnya 506," kata seorang staf Sekretariat KPU Sumtim timur yang tidak ingin namanya dikorankan.
Dari pihak kepolisian, diperkirakan ada 210 TPS yang masuk dalam kategori rawan satu dan 111 TPS yang masuk dalam kategori rawan dua. TPS yang masuk dalam kategori rawan ini pada umumnya di lokasi-lokasi yang agak terpencil. (dea)