Uji Materiil UU Hukuman Mati Tak Halangi Eksekusi Amrozi cs

JAKARTA, PK -- Kepastian eksekusi terhadap terpidana mati Bom Bali I dipertanyakan warga Australia. Mereka mempertanyakan, kapan pemerintah Indonesia akan mengeksekusi mati Amrozi cs. 
Hal itu terlihat saat pertemuan antara Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalatta, dan Menteri Dalam Negeri Australia, Bob Depus di kantor Departemen Hukum dan HAM (DepkumHAM), Jakarta, Rabu (6/8/2008).
Andi Mattalatta diberondong pertanyaan oleh beberapa jurnalis Australia yang mempertanyakan sikap pemerintah Indonesia terhadap bomber tersebut. "Sikap pemerintah Indonesia terhadap pelaku Bom Bali dapat dilihat dari penjatuhan hukuman berat terhadap para pelakunya," ujar Andi Mattalatta.
Andi mengatakan, kalaupun sampai sekarang belum ada pelaku Bom Bali yang dieksekusi, itu karena pemerintah Indonesia menaati peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan hukuman mati, bahwa terpidana mati harus diberi kesempatan untuk menggunakan seluruh upaya hukum yang dimungkinkan. "Seperti appeal, kasasi, grasi dan juga peninjauan kembali (PK)," sambung Andi.
Jika semua proses upaya hukum tersebut telah ditempuh, serta hukuman sudah memperoleh status berkekuatan hukum tetap, menteri asal Partai Golkar itu memastikan bahwa eksekusi akan segera dilaksanakan. "Percayalah," lanjut Andi.
Andi juga menjelaskan, kemungkinan masih ada pertimbangan hukum yang dimiliki oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, kata dia, pihak Kejagung lah yang mempunyai hak untuk mengeksekusi. Meski begitu, Andi menyebut bahwa tidak ada maksud dari pemerintah Indonesia untuk mengubah hukuman terhadap terpidana mati Bom Bali I. "Hal-hal yang dianggap umum sebagai sebuah penundaan, bukan berarti ada upaya untuk mengubah jenis hukuman dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup," kata dia.
Toh, jawaban panjang Andi itu belum memuaskan jurnalis Australia. Mereka kembali mempertanyakan alasan kenapa eksekusi terhadap Amrozi cs belum juga dilaksanakan. Mereka juga khawatir, pengajuan UU materi hukuman mati ke Mahkamah Konstitusi akan semakin memperlamah pelaksanaan eksekusi. 
Ditanya seperti itu, menteri asal Makassar ini menjelaskan bahwa pengajuan uji materi oleh kuasa hukum Amrozi cs ke Mahkamah Konstitusi, Rabu (6/8), tidak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan eksekusi. "Pelaksanaan eksekusi dan keputusan Mahkamah Konstitusi itu suatu hal yang berbeda, tidak ada kaitannya," ujar Andi.
Menteri Dalam Negeri Australia, Bob Depus, tidak berkomentar banyak soal eksekusi terpidana mati Bom Bali I tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa pemerintah Australia menyerahkan permasalahan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Indonesia. 
Sama dengan Amrozi cs, terpidana mati Rio Alex Bulo pun hingga saat ini belum dieksekusi lantaran waktu dan tempat pelaksanaannya belum dipastikan meski yang bersangkutan sudah memasuki hari ketiga di ruang khusus LP Purwokerto.
"Hingga saat ini, waktu dan tempat pelaksanaan eksekusi belum kita pastikan," kata Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Monang Pardede saat dihubungi melalui telepon selulernya dari Purwokerto, Rabu (6/8). (persdanetwork/ had)

KPU: Hanya PKB Muhaimin Berhak Ikut Pemilu

BANJARMASIN, PK -- KPU Pusat hanya mengakui PKB di bawah kepemimpinan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Sekjen Eddy Lukman sebagai partai politik peserta Pemilu 2009.
Penegasan tersebut disampaikan Ketua KPU Pusat, Hafiz Ansyari menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela membuka rapat konsultasi regional II KPU dengan KPUD Provinsi, kota dan kabupaten se-Jawa, Kalimantan dan Bali di Banjarmasin, Rabu (6/8/2008).
KPU berpegang pada ketetapan Menteri Hukum dan HAM tertanggal 24 Juli 2008 yang menyatakan hanya kepengurusan Muhaimin Iskandar yang berhak sebagai partai politik peserta Pemilu.
Untuk itu seluruh KPUD tingkat provinsi, kabupaten dan kota hingga turunannya secara otomatis harus berpegangan dan bersikap yang sama.
"Kita tidak akan melihat siapa pengurus PKB di daerah, yang penting, kepengurusan yang baru adalah sesuai dengan keputusan pengurus pusat Muhaimin Iskandar sebagaimana keputusan pengesahan kepengurusan PKB setelah 24 Juli 2008," katanya.
Tentang perlunya tanda tangan dewan Syuro PKB, tambahnya, itu adalah masalah internal Parpol yang bersangkutan, KPU tidak akan ikut campur.
Pernyataan Hafiz tentang sahnya kepengurusan PKB Muhaimin Iskandar mengancam kedudukan Wakil Gubernur Kalsel, Rosehan NB yang selama ini sebagai ketua DPW PKB kepengurusan yang lama atau PKB kubu Gus Dur.

PKB kubu Muhaimin Iskandar telah menetapkan Mulyadi Mangin sebagai Ketua DPW PKB Kalsel yang sekaligus menganulir kepengurusan DPW PKB yang diketuai Rosehan.NB. (ant)

Enam Heli Mi-17 Buatan Rusia Tiba di Indonesia

SURABAYA, PK - Sebanyak enam helikopter Mi-17-VB, yang dipesan Indonesia dari Rusia pada 2003, akhirnya tiba di Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut (Lanudal) Surabaya, Rabu (6/8/2008).
Kedatangan enam pesawat itu disambut oleh Dirjen Sarana Pertahanan (Ranahan) Departemen Pertahanan (Dephan) Marsekal Muda TNI Eris Heriyanto, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Alexander Ivanov, Asisten Logistik Kasum TNI Mayjen TNI Abi Kusno dan Asisten Logistik Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen TNI Hari Krisnomo di Lanudal Surabaya.
Enam helikopter Mi-17-VB itu merupakan pengadaan Tahun Anggaran 2003 dan setelah melalui proses panjang, akhirnya keenam helikopter bisa tiba di Indonesia lengkap dengan persenjataannya.
Penyerahan enam helikopter ditandai penandatanganan berita acara dari produsen yakni Rosoboronexport kepada Dirjen Ranahan Dephan, Marsekal Muda TNI Eris Heriyanto, mewakili pemerintah Indonesia, yang lalu diserahkan ke Mabes TNI, dilanjutkan penyerahan ke Mabes TNI AD lalu Pusat Penerbang Angkatan Darat (Puspenerbad) sebagai pengguna.
Pengadaan enam helikopter Mi-17-IV tersebut sempat mengundang kontroversi karena adanya dugaan tindak pidana korupsi dan kolusi hingga mengakibatkan kerugian negara sekitar 3,24 juta dolar AS.
Namun, pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan pengadaan helikopter senilai 21,6 juta dolar AS itu, seiring dengan proses penyelesaian hukumnya di pengadilan.
Dubes Rusia untuk Indonesia, Alexander Ivanov, mengatakan helikopter ini benar-benar dapat diandalkan dan telah digunakan di banyak negara.
"Helikopter ini tidak hanya untuk tugas militer, tetapi juga dapat digunakan untuk operasi nonmiliter seperti penanganan bencana alam," ujarnya.
Ia mengemukakan, kedatangan enam heli Mi-17 ini merupakan salah satu bentuk adanya hubungan bilateral yang baik antara kedua negara, terutama di bidang militer.
"Rusia selalu bekerja sama dengan Indonesia. Kami siap untuk mengembangkan kerja sama militer dengan Indonesia. Saya yakin ini heli yang pertama yang datang dari Rusia ke Indonesia. Saya yakin Indonesia akan berminat untuk membeli kembali helikopter Rusia, sebagai bentuk adanya hubungan bilateral kedua negara yang semakin baik," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Marsekal Muda TNI Eris Herriyanto mengatakan, keberadaan enam helikopter transpor militer itu sangat dibutuhkan TNI, khususnya TNI AD, dalam menjalankan peran, fungsi dan tugas pokoknya.
"Diharapkan TNI AD dapat memanfaatkan dan memelihara alat utama sistem senjata tersebut secara maksimal untuk mendukung tugas pokok, peran dan fungsinya menjaga kedaulatan dan keutuhan negara," ujarnya. (ant)

Realisasi APBD Kabupaten/Kota Masih Rendah
* Kabupaten Belu Tertinggi
* Kabupaten Alor Terendah

KUPANG, PK -- Realisasi keuangan APBD II kabupaten/kota se-NTT tahun anggaran 2008 pada triwulan II baru mencapai 16,27 persen dari total dana senilai Rp 3,851 triliun lebih. Sedangkan realisasi fisik 21,20 persen. Dengan demikian, terjadi deviasi minus untuk fisik sebesar 28 persen lebih dan keuangan 35 persen lebih.
Kepala Biro Penyusunan Program Setda NTT, Ir. Andre Koreh menyampaikan hal ini kepada wartawan di Hotel Olive-Kupang, seusai menutup rapat evaluasi pelaksanaan APBD kabupaten/kota se-NTT tahun anggaran 2008, Rabu (6/8/2008).
Andre mengungkapkan, realisasi fisik dan keuangan cukup tinggi terjadi di Kabupaten Belu, Lembata dan Kabupaten Manggarai. Di Belu, realisasi fisik 42 persen dan realisasi keuangan 19,18 persen dari total belanja senilai Rp 557,345 miliar lebih; Lembata realisasi fisik 38,59 persen dan realisasi keuangan 29,76 persen dari total belanja sebesar Rp 308,602 miliar lebih; sedangkan Manggarai realisasi fisik 38 persen dan realisasi keuangan 26,70 persen dari total belanja senilai Rp 543,803 miliar lebih.
Pencapaian realisasi fisik dan keuangan paling rendah terdapat di Kabupaten Alor, yakni 6,01 persen dari total belanja Rp 371,254 miliar lebih; disusul Sikka dengan 7,83 persen dari total belanja senilai Rp 447,839 miliar lebih dan Sumba Barat Daya 8,90 persen dari total belanja senilai Rp 195,378 miliar lebih.
Andre Koreh mengatakan, rendahnya realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan APBD kabupaten/kota se-NTT karena sejumlah kendala, antara lain penyampaian laporan yang tidak tepat waktu oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di kabupaten/kota ke bagian pembangunan kabupaten/kota.
"Ini menyebabkan keterlambatan penyampaian laporan dari bagian pembangunan kabupaten/kota ke provinsi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) telah berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan fisik konstruksi, dimana SKPD sebagai pemilik pekerjaan mengkhawatirkan kualitas hasil pekerjaan serta ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Selain itu kekurangan PNS yang bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah. Ini menyebabkan keterlambatan proses pengadaan barang/jasa pemerintah karena keterlambatan pembentukan panitia pengadaan barang/jasa," kata Andre Koreh.
Kendala yang hampir sama dihadapi setiap kabupaten/kota, lanjut Andre, adalah minimnya sumber daya aparatur dan perubahan regulasi. Selain itu, mengeluhkan aparat penyidik yang melakukan penyidikan pada saat pengadaan barang dan jasa sedang berlangsung sehingga membuat mereka hati-hati.
"Mengatasi semua permasalahan yang ada, kita butuh komitmen aparat terutama ketersediaan sumber daya manusia (SDM) aparatur, sehingga kabupaten/kota dapat menyerap dana sebagaimana yang telah dialokasikan pemerintah. Tentunya, langkah-langkah inisiasi yang sangat dibutuhkan," tandas Andre Koreh sembari menepis anggapan minimnya realisasi fisik dan keuangan dipengaruhi oleh pelaksanaan Pilkada.
"Kita harapkan dengan adanya rakor ini, SKPD dapat mengendalikan dan meningkatkan penyerapan belanja fisik dan keuangan. Kita akan kenakan sanksi untuk SKPD yang tak menunjukkan kinerja yang baik," ujar Andre. (aca)

Dana Pengamanan Pilkada TTS Belum Jelas

SOE, PK -- Dana pengamanan Pilkada Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) sampai saat ini belum jelas. Hingga Rabu (6/8/2008), Polres TTS belum mendapatkan informasi apakah Pemda TTS mengalokasikan dana pengamanan Pilkada.
Kapolres TTS, AKBP Suprianto yang dikonfirmasi melalui Kabag Ops Polres TTS, AKP Deny da Costa, Rabu kemarin, mengatakan, "Kami merasa dipingpong dengan persoalan anggaran pengamanan."
"Saya sudah cek dua kali ke KPUD tentang ada atau tidaknya dana pengamanan Pilkada TTS 2008. Dua kali pula pihak KPUD TTS menyatakan tidak ada anggaran untuk pengamanan pilkada," ujar Deny.
Deny mengatakan, dirinya masih terus meng-cross check keberadaan anggaran pengamanan Pilkada karena Bupati TTS, Drs. Daniel A Banunaek, M. A menyatakan dana itu sudah diserahkan ke KPUD. Bupati Banunaek mengatakan, dana pengamanan sudah masuk dari total dana Pilkada senilai Rp 13,5 miliar yang dihibahkan Pemda ke KPUD TTS.
Deny menyayangkan jika KPUD TTS menyatakan tidak ada anggaran untuk pengamanan Pilkada. Deny juga mengatakan, Bupati Banunaek akan memanggil KPUD untuk mengklarifikasi masalah dana pengamanan Pilkada. Polres TTS telah mengajukan dana pengamanan Pilkada senilai Rp 2,2 M.
Deny mengatakan, Polres TTS sangat membutuhkan dana tersebut untuk kebutuhan operasional pengamanan pilkada. Menurutnya, Polres telah beberapa kali menggelar latihan praops menjelang Pilkada digelar. Jumlah anggota yang diturunkan dalam pengamanan pilkada nanti sebanyak 581 personel, terdiri dari 481 dari Polres TTS dan 100 lainya dari Polda NTT. (aly)

Pasangan Calon Perseorangan Mendaftar

BAA, PK -- Dua pasang calon bupati dan wakil bupati dari jalur perseorangan, Christian Nehemia Dillak, SH-Zakarias P Manafe (Paket Nazar) dan Lens Haning - Marthen Luther Saek (Paket Lentera) mendaftar ke KPUD Rote Ndao, Rabu (6/8/2008).
Paket Nazar tiba di sekretariat KPUD pukul 09.00 Wita. Kedatangan pasangan ini adalah yang kedua kalinya untuk mendaftarkan diri. Sebelumnya, pada Selasa (5/8/2008) paket ini datang mendaftar namun karena setelah diteliti berkasnya belum lengkap sehingga dikembalikan. Adapun persyaratan yang kini sudah dilengkapi adalah rekning khusus dana Pilkada dan nama-nama tim kampanye.
Sepeninggal Paket Nazar, datang lagi Paket Lentera sekitar pukul 12.00 Wita. Paket ini mengenakan pakaian adat Rote lengkap dengan ti'ilangga. Mereka diantar istri masing-masing, pendukung dan simpatisannya. Mereka mendendangkan lagu-lagu dalam bahasa Rote diiringi gong gendang.
Sama seperti Paket Nazar, kehadiran Paket Lentera diterima Ketua dan anggota KPU Rote Ndao, Robert H. Lona, Berkat F Ngulu, Denny Saudale, Iwan Sodakh dan Frida Cung.
Ketua Pokja Pencalonan, Denny Saudale mengatakan, Paket Lentera berhak mendaftar karena telah memenui persyaratan dukungan minimal 6,5 persen dari jumlah penduduk sekitar 11.115 jiwa. Persentase dukungan Paket Lentera sesuai hasil verifikasi PPK yakni memperoleh 6,69 persen dukungan. "Berkas Paket Lentera memenuhi persyaratan. Kita akan verifikasi untuk melihat kekurangan," kata Saudale.
Ketua KPU Rote Ndao, Robert H Lona mengajak kepada paket Lentera dan para pendukung serta simpatisan untuk menjaga proses Pilkada agar berjalan sesuai dengan aturan.
"Pemilu 2008 bukan tujuan akhir tapi hanya proses untuk memilih pemimpin yang dapat membangun Rote Ndao menjadi lebih maju dan sejahtera. Karena itu, proses ini juga harus dilakukan dengan benar. Seluruh aturan baik perundang-undangan, serta aturan lain yang berlaku di masyarakat serperti adat istiadat dan tatakrama harus ditaati sehingga tidak terjadi konflik atau demo yang sangat menguras pikiran, tenaga dan biaya dari daerah ini," ujar Lona.
Lens Haning mengatakan, paket Lentera memiliki kesadaran mengabdi bagi masyarakat Rote Ndao. "Kita akan mengabdi sepenuh hati untuk masyarakat Rote Ndao," katanya.
Golkar Usung Besly-Lona
Rapat Pimpinan Daerah Khusus (Rapimdasus) Partai Golkar Kabupaten Rote Ndao menetapkan Pdt. Besly Messakh, S.Th, M.Th dan Drs. Julianus J. Lona sebagai calon bupati dan wakil bupati untuk diusung dalam Pilkada Rote Ndao periode 2008-2013. Rapimdasus digelar di Sekretariat DPD Partai Golkar Rote Ndao, Senin (4/8/2008) malam.
Penetapan Besly-Lona setelah melewati tahapan pemilihan dengan sistim voting block. Awalnya dilakukan pemilihan calon bupati. Dari 100 peserta yang hadir, Besly Messakh meraih 50 suara, unggul atas Drs. Alfred HJ Zacharias (39 suara), David Pellokila (2 suara), Drs. Soudy Lian (2 suara), Adrianus Ndu Ufi (2 suara) dan Drs. Mech MPP Saba (5 suara).
Setelah pemilihan calon bupati dilanjutkan dengan pemilihan calon wakil bupati. "Pengurus Golkar Rote Ndao, bersama calon terpilih Besly Messakh usai kegiatan langsung berembuk dengan Tim Pilkada Kabupaten Rote Ndao, utusan DPP yang juga sekretaris Korwil NTT, dr. Caharles Mesang serta Sekretaris Tim Pilkada Golkar NTT , Gustaf Jacob, SH bersepakat menetapkan Drs. JJ Lona sebagai calon wakil bupati," kata Ketua DPD Partai Golkar Rote Ndao, Cornelis Feoh, usai Rapimdasus.
Ketua DPD Partai Golkar NTT, Drs. Ibrahim A Medah yang hadir saat itu, mengatakan, paket yang diusung benar-benar aspiratif. "Keputusan yang diambil dalam Rapimdasus menggambarkan Golkar Rote Ndao sangat solid. Karena itu, keputusan bersama ini menjadi tekad perjuangan. Tidak boleh ada kader yang menyimpang dari keputusan yang diambil. Harus Konsisten, kalau ada yang menyimpang akan dikenai sanksi," katanya. (iva)

Paket AS Melayan dengan Nurani 

"KAMI akan menggenjot pertumbuhan ekonomi. Kami menekan angka kemiskinan yang setiap tahun naik secara signifikan. Kami juga bertekad memberantas KKN. Karena itu, mari dukung kami dengan nurani. Kami akan memberikan hati nurani kami buat rakyat. Kami tak punya uang, kalau kami kasih uang ke rakyat berarti kami KKN."
Pernyataan ini dilontarkan Calon Bupati Rote Ndao, Drs. Alfred HJ Zacharias, M.Si saat menyampaikan orasi politiknya pada acara deklarasi di aula Hotel Videshi Nusaklain, Rabu (6/8/2008). Zacharias yang menggandeng Steven Mbate Mooy (Paket AS) sebagai calon wakil bupati, diusung empat parpol yakni Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Patriot Pancasila dan Partai Damai Sejahtera.
Deklarasi Paket AS ini dihadiri tokoh agama, alim ulama, tokoh masyarakat, maneleo, pengurus parpol pendukung tingkat kabupaten dan propinsi. Calon bupati dan wakil bupati dari PDIP, Drs. Marthen L Henukh-Junus FanggidaE (Paket Majus), juga hadir.
Zacharias mengatakan, Paket AS akan menjadi mata air bagi rakyatnya dan bukan sebaliknya meninggalkan air mata bagi rakyat. "Paket AS datang sebagai pohon lontar yang segala tubuhnya bermanfaat. Bukan sebagai pohon jati yang kekar namun tidak dapat menghidupkan orang di bawahnya. Kami juga hadir sebagai penyu, yang tidak banyak berbicara tapi banyak telurnya bukan seperti ayam betina yang hanya bisa bertelur satu namun celotenya lebih banyak," ujarnya sembari menambahkan bahwa Rote Ndao butuh figur pemipin yang cerdas dan moralitasnya baik.
Zacharias mengatakan, jika Paket AS terpilih maka akan memberikan 50 persen dari tunjangan bupati-wakil bupati kepada masyarakat Rote Ndao. Selain itu, akan memberi pupuk dan obat-obatan gratis kepada masyarakat, memperbanyak embung dan bendungan, serta program terang desa.
"Kami berjanji jika terpilih menjadi pemimpin maka 50 persen dari tunjangan kami akan kami berikan kepada masyarakat," ujar Zacharias. (iva)

Dana Hibah Bukan Untuk Pilkada

BORONG, PK -- Penjabat Bupati Manggarai Timur, Drs. Frans BP Leok, M.M, mengatakan, dana hibah dari Pemerintah Propinsi NTT dan Kabupaten Manggarai selaku kabupaten induk kepada Kabupaten Manggarai Timur untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, bukan untuk membiayai penyelenggaraan Pilkada.
Padju Leok yang menghubungi Pos Kupang, Rabu (6/8/2008) menjelaskan, pada Pasal 16 Undang-undang No 36 Tahun 2007 tentang Pemekaran Wilayah Manggarai Timur menyatakan, dana hibah yang diberikan kabupaten induk dan Pemerintah Propinsi NTT dipakai untuk melancarkan dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan pada pasal 11 menyatakan bahwa dana Pilkada dibebankan kepada kabupaten induk dan Pemerintah Propinsi NTT.
"Sangat keliru jika dana hibah dipakai untuk penyelenggaraan pilkada di wilayah. Jika tidak memahami konteks UU 36 Tahun 2007 sebaiknya tidak perlu memberi komentar, sebab komentar yang keliru dapat memicu salah kaprah di tengah masyarakat Manggarai Timur," kata Padju Leok.
Padju Leok mengatakan, bersama dengan Ketua DPRD Manggarai Timur dia telah mendatangi Depdagri untuk meminta bantuan dana Pilkada. 
"Tetapi jawaban dari Depdagri, supaya semua pihak pahami secara komprehensif bunyi Pasal 11 itu. Depdagri tidak memberi bantuan dana, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada kabupaten induk dan Pemerintah Propinsi NTT," katanya.
Padju Leok menjelaskan, Kabupaten Manggarai selaku kabupaten induk sudah mengalokasi dana Pilkada senilai Rp 2,5 miliar, yang diserahkan langsung kepada KPU Manggarai. Namun Rp 650.000.000 sudah digunakan untuk Pilkada NTT. Dana yang tersisa Rp 1.850.000.000.
Sedangkan dana hibah yang diberikan kabupaten induk senilai Rp 10 miliar pada 3 Desember 2007 dan 29 Juli 2008 serta dana hibah propinsi senilai Rp 5 miliar digunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan.
"Dana hibah tidak bisa dipakai untuk pilkada Manggarai Timur. Jangan asal komentar kalau belum pahami aturan. Sebab komentar yang tidak mendasar bisa memicu emosi masyarakat," katanya.
Padju Leok mengatakan, pihaknya sudah mengajukan surat kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Pemerintah Propinsi NTT terkait dana Pilkada Manggarai Timur. Namun hanya kabupaten induk yang sudah memberi bantuan, sementara propinsi belum ada sinyal untuk memberi bantuan.
Dikatakannya, pemekaran Kabupaten Manggarai Timur agak spesifik, berbeda dengan pemekaran kabupaten lain. Kabupaten lain mendapat DAU dan dana perimbangan lainnya sehingga dana dimaksud bisa dipakai untuk pembiayaan Pilkada. Sementara Kabupaten Manggarai Timur tidak mendapat DAU dan perimbangan lainnya sehingga kesulitan dana untuk Pilkada.
"Saya harap semua pihak bisa pahami kondisi ini. Sangat diharapkan kabupaten induk dan propinsi bisa menanggapai serius dan mengalokasi dana Pilkada," katanya.
Sebelumnya, anggota KPU Kabupaten Manggarai, Floretinus Deby Syukur mengatakan, tahapan Pilkada Manggarai Timur belum bisa dilaksanakan karena masih kekurangan dana. (lyn)

PKB dan PPDI Usung Yucun-Nur Rodja

ENDE, PK -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) berkoalisi mengusung Ir. Yucundianus Lepa, M.Si-Nur Aini Rodja, S.Pd (Paket Dian) sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati untuk maju dalam Pilkada Ende.
Saat menggelar jumpa pers di Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Ende, Rabu (6/8/2008), Yucundianus Lepa dan Nur Aini Rodja mengungkapkan, adapun alasan maju dalam Pilkada karena ingin menjadikan kabupaten Ende saat ini menjadi lebih baik.
"Hari ini disejumlah titik sentral di Kota Ende kami pasang baliho paket Dian sebagai bentuk sosialisasi diri sehingga bisa dikenal masyarakat Kabupaten Ende. Kami berharap masyarakat Kabupaten Ende bisa mendukung kami," kata Yucundianus.
Nur Aini Rodja menambahkan, dirinya tampil sebagai calon wakil bupati Ende sebagai bentuk upaya mengangkat kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan.
"Kaum perempuan dan kaum ibu pada khususnya saya ajak untuk mendukung saya sebagai sesame perempuan," kata Nur.
Sementara Ketua Dewan Tanfitz DPC PKB Kabupaten Ende, Usman Tibo dan Ketua DPC PPDI Kabupaten Ende, mengatakan, koalisi partai yang mengusung Paket Dian diberi nama Koalisi Kebangkitan Demokrasi (KKD). Dalam waktu dekat, koalisi KKD ini akan segera dideklarasikan. (mar)