Lemasko Gaet Investor Dari Jakarta
Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) sukses menggaet salah satu investor dari Jakarta, yaitu PT Insuma Duta Perkasa, guna membantu......

Usulan Penggantian Sekwilcam tak Relevan
Usulan Camat Mimika Baru Hironimus Taime SE menggantikan Sekretaris Wilayah Kecamatan (Sekwilcam) Mimika Baru Marthen Sandi karena dinilai......

Pelajar Bobonaro Timtim Ingin Belajar di NTT
Banyak pelajar SMP dan SMU di Distrik Bobonaro, Negara Timor Timur, berkeinginan belajar di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Provinsi Nusa......

Thailand Akui Nelayannya Curi Ikan di Indonesia
Duta Besar (Dubes) Thailand untuk Indonesia, Chaiyong Satjipanon, mengakui banyak nelayan dari negaranya mencuri ikan di perairan Indonesia......

Setetes Rindu di Lautan Cinta
SETETES rindu ingin kureguk di laut cintamu. Namun, hingga kini, bahteraku selalu kandas di karang harapan. Ingin aku melupakannya, tapi gema......

Tujuh Atlet Renang Dipersiapkan ke Kejurda
Sedikitnya tujuh atlet renang potensial asal suku Kamoro dari Pola Asrama Iwaka, Kecamatan Mimika Timur yang pernah mengikuti even kejuaraan......

Tujuh Kata Akan Memecahkan Kesatuan Bangsa
Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) berpendapat bahwa dimasukkannya tujuh kata Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945 yang diamandemen, justru......

Masyarakat Berhak Tolak Proyek tak Becus
Masyarakat tidak hanya sekedar menerima semua proyek pembangunan yang diturunkan dari atas tetapi sebaliknya punya hak untuk......

Solossa ‘Bantah’ LPJ Cacat Hukum
Gubernur Papua Drs JP Solossa MSi membantah pernyataan anggota Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) DPRD Papua Jhon T Manurung yang......

Mantan Raja Afganistan Kembali ke Istana
Mantan Raja Afganistan Mohammad Zahir Shah, yang kembali ke negaranya tahun ini setelah lebih dari tiga dasawarsa berada di pengasingannya di Italia......

Ronny Wabia dan Erol Iba Dicoret dari Timnas

Jayapura, TP
Gubernur Papua Drs JP Solossa MSi membantah pernyataan anggota Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) DPRD Papua Jhon T Manurung yang mengatakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pihak eksekutif cacat hukum, dan lebih banyak retorikanya, karena ada sejumlah aturan dalam UU maupun PP tidak dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
“Saya mau katakan, bahwa mengenai keterlambatan penyampaian LPJ gubernur itu dipengaruhi banyak faktor, pertama karena keterlambatan penyampaian plafon anggaran dari pemerintah pusat, sehingga kita semua mengalami keterlambatan dalam mengajukan RAPBD tahun 2002, dan akibat keterlambatan itulah, maka LPJ dengan sendirinya mengalami kemunduran jadwal sidangnya,” ujarnya kepada wartawan usai menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi di DPRD Papua, Senin (5/8). Yang berikut lanjut Solossa, dana Otsus inikan baru kita dapat pada tahun 2002 ini, mengenai pengalokasiannya saja, waktu itu belum ada kesamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif sehingga menyita waktu yang cukup lama. Kemudian setelah RAPBD ditetapkan menjadi APBD (2002), pihak eksekutif harus menindaklanjuti dengan proses berikutnya, yaitu menjadikan RAPBD itu menjadi dokumen-dokumen operasionalnya, dan hal ini perlu ketelitian juga, dan tentu memakan waktu yang cukup lama.
Dikatakan, bahwa akibat keterlambatan tersebut, maka LPJ baru disiapkan eksekutif setelah pihak legislatif menyampaikan suratnya pada tangal 17 Juni lalu. “Dan coba bayangkan, dalam kurun waktu yang begitu singkat, pihak eksekutif harus menyiapkan empat materi persidangan, yaitu LPJ Gubernur, laporan perhitungan anggaran tahun 2001, 13 buah Raperda dan usulan penghapusan dan penyerahab asset pemda. Inikan bukan pekerjaan yang mudah, jadi teman-teman wartawan juga tolong mengerti dengan kinerja eksekutif yang begitu menumpuk, dengan waktu yang begitu singkat pula, hal inilah yang mengakibatkan sidang paripurna baru kita mulai tanggal 12 Juli lalu,” katanya.
Disisi lain, Solossa juga berharap kiranya anggota dewan bisa memahami dan merasakan betapa beratnya situasi dan kondisi pada awal tahun 2001 lalu, dimana Papua dilanda oleh beberapa peristiwa besar, baik itu memuncaknya aspirasi ‘M’, diculik dan dibunuhnya Ketua PDP Theys Hiyo Eluay dan pembahasan draft RUU Otsus yang begitu alot dan memakan waktu yang begitu banyak.
Disinggung mengenai saran anggota dewan tentang perlunya perbaikan kinerja instansi, Solossa mengatakan bahwa usul dan saran itu adalah baik dan akan diterima dengan senang hati.
“Tetapi sesungguhnya, Pemda telah membentuk sebuah tim yang disebut “Tim Pengendalian Terpadu Pembangunan Daerah” (Tipeterpeda) yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur dan instansi teknis. Tetapi bukan berarti usulan itu kami biarkan begitu saja, tetap akan kami perhatikan juga,” katanya. (hen)