Semua Perusahaan di Mimika Segera Didata
Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) diminta segera mendata semua perusahaan, termasuk privatisasi......

FPMP Minta PGRI Segera Diaktifkan
Para guru yang tergabung dalam Forum Peduli Mutu Pendidikan (FPMP) Mimika menyambut positif usulan diaktifkannya......

Jarang Ikut Latihan Kualitas Guru Rendah
Kendati secara kuantitas jumlah guru di Indonesia cukup memadai, namun secara kualitas mutu guru di negara ini......

AS Siap Cabut Ancaman Embargo Udang RI
Amerika Serikat (AS) menyatakan siap mencabut ancaman embargo atas ekspor udang RI jika Indonesia melaksanakan......

Tak Ada Istilah Kapok
DALAM kamus Andy /rif tidak istilah kapok dalam membina rumah tangga. Buktinya biarpun saat ini ia sudah menyandang......

Wismoyo Inginkan 15 Emas di Asian Games
Ketua Umum KONI Pusat, Wismoyo Arismunandar menginginkan atlet Indonesia mampu meraih 15 medali emas......

Presiden tak Perlu LPJ Diakhir Jabatan
Fraksi PDIP MPR menegaskan, diakhir masa jabatan Presiden tidak perlu menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)......

Pemkab Sorong Luncurkan Video Klip Maybrat
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong, meluncurkan video klip “Maybrat Record” seri II berisi 12 lagu dan budaya khas......

Tiada Maaf  Bagi Anggota Polisi yang Nakal
Kapolda Papua Irjen Pol Drs Made Mangku Pastika menegaskan, tidak akan memberikan maaf bagi setiap......

Krisis Kurang Gizi Landa Palestina
Sebuah laporan lembaga kemanusiaan resmi AS yang disiarkan Senin, mencatat krisis berat kesehatan melanda......

Hadapi Paraguay, Brasil Panggil
Empat "R"
Menghadapi partai persahabatan dengan Paraguay yang akan digelar akhir bulan ini, Brasil memanggil anggota skuadnya......

Jerusalem, Selasa
Sebuah laporan lembaga kemanusiaan resmi AS yang disiarkan Senin, mencatat krisis berat kesehatan melanda anak-anak Palestina akibat 22 bulan perjuangan kemerdekaan Palestina, dan kebijakan penutupan di wilayah Tepi Barat dan Jalur Gaza oleh Israel.
Lebih dari satu dari lima anak Palestina atau 22,5 persen dari mereka, mengalami kekurangan gizi, demikian laporan yang disampaikan Lembaga AS untuk Pembangunan Internasional (USAID), yang kesimpulan umumnya telah lebih dahulu bocor kepada pers.
Penduduk yang berusia di bawah lima tahun di Jalur Gaza merupakan yang paling terkena dampak kekurangan gizi, yang rata-rata angka kekurangan gizi akut dan kronis pada kelompok umur itu meningkat menjadi 13,2 persen dan 17,2 persen dalam waktu dua tahun terakhir.
Tingkat angka itu cukup jauh di atas patokan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 10 persen untuk krisis kekurangan gizi pada kelompok umur tersebut. Jumlah angka kekurangan gizi di Jalur Gaza setara dengan kemiskinan yang melanda negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Chad untuk kekurangan gizi yang akut, demikian menurut kelompok kemanusiaan CARE Internasional, yang melakukan pengkajian untuk USAID.
Sementara itu, catatan untuk anak-anak yang kekurangan gizi akut dan kronis di Tepi Barat, berada pada angka 4,3 dan 3,5 persen.  Sementara persentase angka kekurangan gizi di Tepi Barat masih jauh di atas angka patokan krisis WHO, seorang penulis laporan USAID memperingatkan situasi di Tepi Barat cukup memprihatinkan dan dapat memburuk.
“Ini serius,” kata Dr. Ziad Abdeen, ketua penelitian pada Universitas Al-Quds di Jerusalem timur. Laporan itu mencatat “gangguan pasar akibat jam malam, penutupan, pendudukan militer, penutupan perbatasan dan pos-pos pemeriksaan” oleh tentara Israel sebagai salah satu faktor-faktor penting yang mengganggu berkaitan dengan krisis tersebut.
Ketika ditanya apakah pembukaan kembali akan membantu meringankan situasi, Direktur USAID untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza, Larry Garber, menyatakan “Tidak, seseorang meragukan (pembukaan) kembali akan membantu situasi”.
Laporan itu juga menonjolkan situasi ekonomi yang buruk di kawasan itu mengingat faktor lain dalam krisis pangan adalah banyak warga Palestina kehilangan pekerjaan di Israel dan pada sejumlah wilayah pendudukan sejak perjuangan kemerdekaan meletus.
“Sebagian warga tidak memperoleh makanan yang berprotein tinggi dan hampir sepertiga jumlah itu kesulitan memperoleh makanan pokok seperti roti dan nasi,” demikian laporan tersebut.
Garber mengatakan salah satu tujuan pengkajian itu adalah menggerakkan masyarakat internasional dalam menarik lokomotif perekonomian Palestina agar rakyat memperoleh makanan.
Dalam mengantisipasi laporan USAID, sejumlah pejabat medis Israel hari Senin pagi menyalahkan pemerintah Otonomi Palestina untuk memburuknya kondisi kesehatan anak-anak di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
“Selama tujuh tahun, warga Palestina telah mengelola semua sektor-sektor kesehatan secara menyeluruh dan mandiri... Mereka tidak memperoleh nasehat dari pakar-pakar Israel, mereka tidak menanyakannya,” keluh direktur pelayanan nasional pada kementerian kesehatan, Dokter Dorit Nitan Kaluski, dalam sebuah taklimat.
Kaluski dan Dokter Jakov Adler, penasehat medis untuk koordinator pegiat Israel di daerah pendudukan, menunjuk pada penurunan secara keseluruhan standar kesehatan sejak Israel menyerahkan kendali pemerintahan wilayah kepada pemerintahan Otonomi Palestina antara tahun 1994-1996.
“Saya berpendapat terdapat masalah luar biasa mengenai kurangnya kepedulian di antara rakyat Palestina... mengenai gizi,” kata Kaluski.
Pemerintahan Otonomi Palestina menolak sebagian besar tawaran bantuan medis Israel sejak perjuangan kemerdekaan Palestina dimulai, demikian pejabat itu. Sementara itu, jurubicara pemerintah Israel mengatakan bahwa kelompok-kelompok garis keras Palestina bertanggungjawab atas memburuknya kondisi kehidupan warga sipil di daerah pendudukan.
Kelompok garis keras menyelewengkan kendaraan medis, komersial dan warga sipil untuk menyelundupkan senjata dan melancarkan serangan, dan memaksa Israel mengambil langkah tegas seperti pemberlakuan jam malam, penguatan pos-pos pemeriksaan dan menutup perbatasan, demikian tuduh Daniel Seaman. (afp)